Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, Heri Suryanto mengatakan tema ini dipilih karena masalah ketahanan pangan sudah menjadi isu nasional. “Secara nasional angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau hanya dua digit, sedangkan dalam misi Wali Kota Lubuklinggau, angka kemiskinan ini harus satu digit,” terangnya.

Dirinya berharap setiap OPD harus berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan. Sebagaimana diketahui lanjut Heri, fungsi Dewan Ketahanan Pangan adalah mengatasi soal ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau, salah satu fokusnya menurunkan angka kemiskinan spesifiknya mengatasi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

Masih menurut Heri, pihaknya telah melakukan studi banding ke Banyuwangi karena disana angka kemiskinan hanya 1 digit dan disana datanya lengkap. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau belum ada data kongkrit.

“Menyikapi kondisi itu, kami terus melakukan pendataan bagi masyarakat miskin agar masalah kemiskinan di Kota Lubuklinggau bisa diatasi dan pada akhirnya dapat dituntaskan,” pungkasnya.

Rektor Universitas Musi Rawas, Prof Ir H Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc Ph.D selaku narasumber mengatakan rapat ini membahas fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai upaya mengatasi kemiskinan. “Untuk mewujudkan hal itu, perlu dukungan KTN Lubuklinggau maupun KTN daerah,” katanya.

Dalam materinya dia menjelaskan perlu dibuat sistem peringatan dini (SPD) terkait ketahanan pangan ini. Dari hasil rapat ini harus dilaporkan kepada wali kota agar dapat dibuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan tersebut.

Salah satu cara mengatasi persoalan pangan ini adalah membuat kebun organik. Dampaknya bisa membuat harga pangan dipasaran lebih murah. Selain itu jika terjadi bencana, Kota Lubuklinggau sudah siap. Dengan demikian sistem peringatan dini sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

Masih dalam paparannya Fachrurrozie Sjarkowi mengungkapkan prakira pendapatan masyarakat juga penting karena menyangkut daya beli.

Begitu pula prakira angka stunting, hal ini sangat penting karena menyangkut persoalan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, apakah makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung pengawet makanan, tidak higinis atau tidak bergizi.

“Apabila sistem ini telah berjalan, maka persoalan kedaulatan pangan sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Kota Lubuklinggau akan terwujud dan angka kemiskinan akan mencapai 1 digit,” ujarnya.